BPS Kabupaten Jepara menggelar hari kedua Knowledge Sharing “Teknik Fotografi dan Penyusunan Konten Media Sosial” pada Jumat, 7 November 2025. Sesi ini secara khusus berfokus pada penguatan kapasitas pegawai dalam mengelola media sosial pemerintah sebagai bagian dari pelayanan publik yang modern dan adaptif.
Kepala BPS Kabupaten Jepara, Isnaini, membuka kegiatan dengan penegasan bahwa media sosial kini menjadi wajah baru lembaga pemerintah. “Media sosial bukan hanya ruang publikasi kegiatan, tetapi saluran pelayanan digital yang membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya, menekankan pentingnya komunikasi yang informatif, responsif, dan empatik.
Materi inti disampaikan oleh Dwi Agus Wahyu Riyadi, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Pertama BPS Provinsi Jawa Tengah, yang juga dikenal sebagai praktisi humas dan content creator. Dalam pemaparannya, Dwi Agus menekankan bahwa akun media sosial pemerintah memiliki peran strategis dalam membangun citra lembaga dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama media sosial pemerintah meliputi penyebaran informasi publik secara cepat, penyediaan ruang aspirasi masyarakat, membangun citra positif, serta meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan statistik. Karena itu, akun resmi BPS harus tampil profesional dan dapat dipercaya, dengan identitas visual yang konsisten serta bahasa komunikasi yang mudah dipahami masyarakat luas.
Narasumber juga memaparkan ciri penting akun resmi yang melayani, seperti respons cepat terhadap komentar publik, penggunaan bahasa komunikatif, dan tampilan visual yang selaras dengan identitas kelembagaan. Profil akun sosial media pun perlu dioptimalkan melalui bio yang jelas, tautan layanan publik, highlight informatif, serta kontak resmi yang mudah dijangkau.
Jenis konten yang efektif untuk media sosial BPS turut dibahas, mencakup informasi publik, edukasi statistik, promosi kegiatan sensus dan survei, hingga konten interaktif yang mendorong partisipasi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa setiap unggahan harus memiliki nilai informasi, nilai visual, dan nilai pelayanan.
Selain itu, Dwi Agus memberikan strategi penyusunan judul, desain konten, teknik membuat hook video, serta kesalahan umum admin media sosial pemerintah, termasuk penggunaan istilah internal, unggahan tanpa konteks, dan posting seremonial tanpa nilai publik. “Media sosial pemerintah bukan etalase kegiatan, tetapi sarana pelayanan publik digital,” tegasnya, mengajak peserta untuk membangun budaya komunikasi yang melayani.
Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang membahas teknik storytelling, desain visual, waktu unggah efektif, hingga cara menghadapi komentar negatif. Sesi foto bersama menandai berakhirnya kegiatan dua hari Knowledge Sharing, yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas digital pegawai BPS Kabupaten Jepara dalam menyajikan informasi yang lebih profesional kepada publik.
